LAPORAN KASUS PERJANJIAN PERPANJANGAN HAK PENGELOLA LAHAN (HPL) DI JALAN JALAN JAWA, KELURAHAN GANG BUNTU, KECAMATAN MEDAN TIMUR, JADI BAROMETER PENEGAKAN HUKUM PADA KORUPTOR DI SUMUT. MASYARAKAT PIMPINAN PLT GUBSU GATOT PUJO NUGROHO MENUNGGU APAKAH KPK BERANI MEMERIKSA DAN MENAHAN OKNUM PEJABAT DAN DEVELOPER YANG TERLIBAT KASUS INI.
DEMIKIAN DITEGASKAN WAKIL KETUA KNPI SUMUT, SUGIAT SANTOSO DI GEDUNG PEMPROVSU, KAMIS (16/2). KATANYA, DERASNYA DESAKAN RAKYAT TERHADAP PERSOALAN EKS LAHAN PT KERETA API INDONESIA (KAI) DI GANG BUNTU, DAN DISEBUT KINI MALAH MENUNGU PUTUSAN KASASI ATAS DIGUGATNYA LAHAN DI JALAN JAWA TERSEBUT, MEMBUKTIKAN KALAU PENEGAKAN HUKUM DI SUMUT SUDAH 'MACET TOTAL'. ARTINYA, MASYARAKAT CUMA TINGGAL PUNYA SETITIK HARAPAN DARI EKSISTENSI KPK SELAKU LEMBAGA YANG MENERIMA LAPORAN ATAS KASUS DIDUGA MERUGIKAN NEGARA MILIARAN RUPIAH TERSEBUT.
"ARTINYA, SAMPAI SEJAUH INI PARADIGMA MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI SUMUT MASIH MIRING DAN HUKUM DIPANDANG MASIH DAPAT DIPERDAGANGKAN OLEH OKNUM-OKNUM PENGUASA DAN PENGUSAHA," KATA SUGIAT.
DITAMBAHKANNYA, RASA 'KETAKUTAN' PENEGAK HUKUM DI SUMUT MENANGANI KASUS LAHAN JALAN JAWA, DIDUGA KARENA MELIBATKAN OKNUM WALIKOTA MEDAN RAHUDMAN HARAHAP DAN DIREKTUR PT ACK SELAKU DEVELOPER REAL ESTATE ITU.
"TERLEBIH DAGELAN PENEGAKAN HUKUM SELAMA INI MEMPERTONTONKAN RAHUDMAN HARAHAP YANG TERSANDUNG DUGAAN KORUPSI TPAPD TAPSEL TAHUN 2005, HINGGA MASIH SAJA BERSTATUS TERSANGKA DAN DIUSULKAN KEJATISU KE KEJAGUNG UNTUK SP-3," TAMBAHNYA.
AKTIFIS LAINNYA MENIMPALI, TAK CUMA KASUS TPAPD TAPSEL DAN EKS LAHAN JALAN JAWA.
'KETAKUTAN' PENEGAK HUKUM DI SUMUT PADA PEJABAT PEMERINTAH, JUGA DIDUGA TAK LUPUT DARI KASUS PENYIRAMAN SODA API PADA MASFAR SIKUMBANG. AZHARUDDIN HARAHAP SELAKU SEPUPU WALIKOTA MEDAN RAHUDMAN HARAHAP, CUMA DITUNTUT JAKSA HERBERT 2,5 BULAN DAN AKHIRNYA MEMANG DIVONIS HAKIM M SABIR DAN MUHAMMAD SELAMA 75 HARI. SAMA HALNYA DENGAN HUKUMAN KASUS YANG TAK BERBEDA PADA DUA MANTAN AJUDAN RAHUDMAN.
“SEPERTINYA KASUS-KASUS DIDUGA MELIBATKAN RAHUDMAN HARAHAP, KINI MEMANG MENJADI BAROMOTER PENEGAKAN HUKUM DI SUMUT," TIMPAL SUGIAT.
“SEPERTINYA KASUS-KASUS DIDUGA MELIBATKAN RAHUDMAN HARAHAP, KINI MEMANG MENJADI BAROMOTER PENEGAKAN HUKUM DI SUMUT," TIMPAL SUGIAT.
KARENANYA, KATA DIA, MASYARAKAT TAK MAU LAGI KECOLONGAN TERHADAP PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM. TAPI SATU-SATUNYA HARAPAN, TINGGAL PADA KPK. KHUSUSNYA GUNA MEMBONGKAR KASUS DUGAAN KORUPSI MELIBATKAN RAHUDMAN HARAHAP SOAL EKS LAHAN JALAN JAWA DAN TPAPD TAPSEL.
SEBAB ITU PULA, TAMBAHNYA, FENOMENA SUPREMASI HUKUM DITENGAH-TENGAH MASYARAKAT DI SUMUT HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMUDA SEBAGAI GENERASI PENERUS BANGSA.
“UNTUK ITU, SEBAGAI PENGURUS KNPI SUMUT, KITA MENDESAK KPK SEGERA MENANGKAP RAHUDMAN HARAHAP BILA TERBUKTI BERSALAH DALAM KASUS JALAN JAWA DAN TPAPD TAPSEL,” TEGAS SUGIAT.
DI TEMPAT YANG SAMA, PARULIAN SIREGAR YANG JUGA WAKIL KETUA KNPI SUMUT MENGATAKAN, KPK DIMINTA JANGAN SAMPAI LELET MENANGANI LAPORAN KASUS DUGAAN KORUPSI RAHUDMAN YANG DIA SAMPAIKAN KE KPK BELUM LAMA INI. KASUS YANG DILAPORKAN, YAKNI SOAL EKS LAHAN PT KAI DI JALAN JAWA.
"DENGAN DITANGANINYA KASUS JALAN JAWA OLEH KPK, DAN BILA TERBUKTI RAHUDMAN HARAHAP DITANGKAP, KITA PUNYA SETITIK HARAPAN DALAM PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DI NEGARA INI. TAPI BEGITU PUN, MELALUI LEMBAGA PERADILAN NANTINYA, MAJELIS YANG AKAN MENYATAKAN DAN BERHAK MENEGASKAN RAHUDMAN BERSALAH APA TIDAK," UCAP PARULIAN.
SEDANGKAN AKADEMISI HUKUM, BURHANUDDIN SH MH MENGATAKAN, BILA FAKTA MENUNJUKKAN DALAM PERJANJIAN HPL LAHAN JALAN JAWA TERSEBUT TERAKSANA DAN DIPERBUAT RAHUDMAN HARAHAP KETIKA TAK LAGI MENJABAT PJ WALIKOTA MEDAN, MAKA PERJANJIAN ITU BATAL DEMI HUKUM. ARTINYA, PIHAK-PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA KONSUMEN PERUMAHAN ATAU BANGUNAN YANG KINI BERDIRI TEGAK DI LAHAN EKS PT KAI DI JALAN JAWA, BISA MENGALAMI KERUGIAN BESAR.
SOAL DESAKAN SIKAP KPK TERKAIT HAL DI ATAS, JURU BICARA KPK, JOHAN BUDI SP SAAT DIKONFIRMASI MELALUI SELULAR MENGATAKAN, SEMUA LAPORAN YANG MASUK KE KPK PASTI DIPROSES. NAMUN UNTUK SAMPAI KEPADA PENINDAKAN, HARUS TERLEBIH DAHULU KASUS DITELAAH DI BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS).
“SAMPAI SAAT INI KITA BELUM DINFORMASIKAN OLEH PIHAK DUMAS, APAKAH SUDAH SAMPAI KE BAGIAN PENINDAKAN ATAU BELUM,” UCAP JOHAN.
KASUS EKS LAHAN PT KAI DI JALAN JAWA ITU SENDIRI, SEBELUMNYA JUGA DISUARAKAN SEJUMLAH ELEMEN AGAR DIUSUT TUNTAS. PIHAK YANG MENYUARAKAN DAN BERHARAP KPK JANGAN TINGGAL DIAM TERSEBUT, YAKNI NSCW, ISARA, GEBAK, SMI, CICAK, LBH MEDAN, GAGAK, AMPP DAN ANGGOTA DPRD MEDAN.
(SUMBER : TOPKOTA.COM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar