“Tes Urine Semua Petugas Polisi”

Prof EDi Warman

Oknum polisi terlibat peredaran narkoba, bukan rahasia umum lagi. Bahkan, uang narkoba dilaporkan juga mengalir ke kantong para jenderal. Namun, menurut kriminolog Universitas Sumatera Utara Prof DR Ediwarman SH MHum, sanksi atas keterlibatan oknum Polri itu harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum. Hal itu dikatakan Ediwarman dalam wawancara khusus dengan Dedi Suhardi dari FORUM, Jumat pekan lalu. Petikannya.

Bagaimana Anda melihat banyaknya oknum polisi terlibat peredaran narkoba?

Kalau kita melihat, bukan hanya di Sumatera Utara saja adanya indikasi keterlibatan oknum polisi. Baik itu yang terlibat langsung sebagai pengguna maupun sebagai beking peredaran narkoba. Kapolri Irjen Pol Timur Pradopo harus membenahi dan menata ulang para anggotanya. Periksa semua kesehatan anggota polisi dan harus melakukan tes urin secara berkala dan rutin.

Jika terlibat apakah harus langsung dipecat?

Pemecatan terhadap anggota polisi bisa saja dilakukan dan itu suatu tindakan tepat. Tapi, bagi mereka yang terlibat, dalam hal ini beking atau pengedar dan terbukti di persidangan. Akan tetapi sebagai pecandu tidak harus dilakukan pemecatan. Pimpinan harus bijak dalam melihat ini dan melakukan upaya perbaikan. Bagi para oknum yang pecandu, harus dilakukan rehabilitasi. Akan tetapi, bagi mereka yang jelas-jelas terlibat sebagai beking peredaran narkoba dan apalagi tertangkap tangan harus dilakukan tindakan tegas.

Apa yang harus dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba?

Kalau saya lihat sekarang ini peredaran narkoba adalah sebuah jaringan. Pemerintah harus benar-benar mewaspadai. Apalagi jaringan narkoba sudah melibatkan oknum. Jika pemerintah kepingin narkoba bersih dari negara Indonesia, tes urin semua petugas yang ada. Baik itu dari polisi, TNI serta petugas yang menjaga langsung di pintu-pintu masuk kemungkinan peredaran narkoba. Pemerintah harus lebih super ketat dalam melakuan pengawasan, dimana orang yang mengawasi juga benar-benar tidak terlibat. Sesudah itu harus dilakukan tes urin.

Bagimana Anda menilai kasus yang mendera Wadir Narkoba Poldasu?

Nah, di sini Kapolda Sumut Irjen Wisnu Amat Sastro harus lebih jeli melihatnya. Jika dilakukan tes urin, jangan hanya Wadir, semua anggotanya juga harus dilakukan tes urin.

Sudah benarkah tindak Kapoldasu mencopot Wadir?

Kalau dilihat tindakan Kapolda Sumut dalam mencopot Wadir itu tindakan yang sangat salah. Harusnya Kapolda dalam mengambil tindakan pencopotan harus dikaji dahulu.

Apakah Anda melihat adanya indikasi persaingan jabatan?

Ada kemungkinan, dan bisa bisa saja terjadi. Indikasi ke sana ada, apalagi kalau persaingan saya rasa tidak harus mengenal jabatan dan level. Namun, sebuah pertanyaan besar sejauh mana keterlibatan Wadir. Dan, kalau dilihat dari cerita yang saya baca, terkesan dipaksakan dan dari cerita kesaksian itu lemah. Hanya berdasarkan keterangan orang dan Wadir pada saat itu tidak berada di tempat dan tuduhan mengarah kepadanya. Ini aneh dan jadi pertanyaan. Kalau saya melihat persaingan tidak hanya dalam tubuh kepolisian. Dan, itu sebuah hal wajar terjadi di manapun dan diinstansi manapun. Namun, persaingan harus dilakukan dengan cara-cara yang wajar dan sesuai. Mari bersaing dengan cara yang fair dan bukan dipaksakan, apalagi dengan cara jebakan.

Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap istri Wadir, apakah ini dibolehkan?

Pemeriksaan terhadap siapa saja yang ada berkaitan dengan kasus ini, saya rasa itu suatu yang wajar dilakukan dalam suatu penyidikan. Mungkin untuk mengkonfrontir berbagai keterangan dalam suatu tindak kriminal. Dan itu bisa bisa saja. (Sumber FORUM)